Pemberdayaan Masyarakat, Solusi Kemiskinan (by Vina Ramitha)

Pemberdayaan Masyarakat, Solusi Kemiskinan

Vina Ramitha Jumat, 07 Desember 2007

Aktivitas di Perkampungan Industri Kecil, cakung, Jakarta Timur. (iPhA/Bayu Suta)

INNChannels, Jakarta - Kemiskinan adalah permasalahan yang kompleks bagi setiap negara, terutama negara besar seperti Indonesia. Kebijakan dan penanganannya harus merata dan menyeluruh agar tidak menimbulkan kebingungan dan kekisruhan sebagai ekses negatif penanggulangannya.

“Rakyat miskin bingung karena selama ini begitu banyak petunjuk, namun pelaksanaan program-program tersebut tidak berkelanjutan,” ujar Wahnarno, asisten deputi VII Urusan Pengarus-utamaan Kebijakan dan Anggaran, Kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam Lokakarya “Rural Volunteers’ Movement: Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di ASEAN”, Kamis (6/12).

Salah satu solusi penanggulangan kemiskinan yang efektif, menurut Wahnarno, adalah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Program ini merupakan konsolidasi harmonis semua program penanggulangan kemiskinan, sehingga pelaksanaannya dapat lebih efektif. Secara struktural, PNPM Mandiri berada di bawah Menko Kesra dengan berbagai tim koordinasi pada berbagai level pemerintahan.

“PNPM Mandiri ini merupakan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja yang difokuskan untuk kepentingan rakyat kecil. Ini berarti rural oriented,urban oriented, jadi mengatasi kemiskinan dari si miskin,” tutur Wahnarno. bukan

Data BPS menyebutkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2007 sebesar 37,12 juta jiwa atau 16,58% (Maret 2007). Angka ini lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu, yaitu 39,30 juta jiwa atau 17,75% dari total penduduk. Data yang diperoleh dari sensus nasional ini cukup memuaskan, walaupun keakuratan data tersebut tetap dapat diperdebatkan.

Untuk program-program penanggulangan kemiskinan, dana diambil dari APBN tahun 2007 sebesar Rp 51 triliun. Sedangkan kebutuhan anggaran untuk 2007-2009 diperkirakan sebesar Rp 32,06 triliun. Pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia terpantau meningkat, namun penyalurannya disinyalir masih tidak merata dan pengelolaan program-programnya cenderung tidak efektif. Misalkan saja Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang hingga kini pelaksanaannya tidak jelas.

“Dalam PNPM Mandiri, BLT akan disempurnakan menjadi Program Keluarga Harapan (PKH). Rencananya, besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) per tahun dengan batas minimum dan maksimum adalah 15-25%. Program ini serta program-program serupa diharapkan efektif pelaksanaannya mulai 2009,” ujar Wahnarno.

Prinsip-prinsip PNPM Mandiri adalah pemberdayaan masyarakat yang memprioritaskan kelompok masyarakat miskin. Keterlibatan masyarakat miskin itu digalakkan dengan pendampingan yang dilakukan oleh pengawas dari berbagai level pemerintahan. Sedangkan pengambilan keputusan dilaksanakan secara sederhana di tingkat lokal, yaitu oleh masyarakat sendiri dan didanai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat luas.

PNPM Mandiri akan dilaksanakan minimal hingga 2015, sejalan dengan kesepakatan Indonesia pada tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals/MDGS). Pada 2009, seluruh kecamatan di Indonesia diharapkan sudah tersentuh oleh PNPM Mandiri.

“Tahun 2007 hingga 2009, penduduk miskin akan turun sebanyak 8% atau sekitar 3% per tahun. Saat ini baru turun 1,5% per tahun,” kata Wahnarno.

Di mata Ari Perdana, ekonom Bank Dunia di Indonesia bidang Poverty Reduction and Economic Management (PREM), PNPM Mandiri memang punya potensi yang positif. “Sebab PNPM mandiri merupakan konsolidasi dari program-program pemberantasan kemiskinan yang telah berjalan selama ini,” katanya kepada INNChannels di Jakarta, Jumat (7/12) sore.

Ia mengharapkan adanya hasil yang positif sehingga dapat memaksimalkan pemberdayaan masyarakat misalnya dari segi lapangan kerja. Namun menurut dia, PNPM Mandiri perlu di scale-up sehingga tidak hanya efektif di suatu daerah saja, namun juga daerah-daerah yang lain yang sebelumnya tidak tersentuh oleh program-program pengentasan kemiskinan.

“Sesuaikan kelemahan kegiatan yang dulu dengan yang sekarang. Intinya, kita harus belajar dari pengalaman yang lalu,” tambahnya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri harus didasarkan pada Community Based Development. “Jadi harus langsung ditujukan ke berbagai komunitas-komunitas dalam masyarakat, bukan langsung spesifik ke penduduk miskin.” Seperti yang terjadi pada Program Pemberdayaan Kecamatan (PPK) yang sudah berjalan.

Hendaknya PNPM Mandiri dapat berjalan secara harmoni dengan program-program terdahulu, misalnya BLT, jadi ada semacam hubungan yang saling melengkapi satu sama lain agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

Namun, Ari mengatakan program ini harus diawasi oleh berbagai kalangan secara langsung. “Jadi misalnya dalam pendanaan harus ada transparansi,” katanya. Dana yang dialokasikan untuk PNPM Mandiri sebaiknya dikucurkan secara langsung ke komunitas-komunitas yang memerlukan tanpa banyak perantara. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan terjadi kebocoran penyaluran dana.

Pelaksanaan PNPM Mandiri ini dilakukan di segala level pemerintahan yang juga melibatkan banyak departemen. Dalam hal ini, demi suksesnya program yang diharapkan berjalan secara efektif pada 2009 ini, perlu adanya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait. “Sebab ini adalah program lintas departemen,” kata Ari.

Ari berharap, masyarakat Indonesia akan mampu mengatasi masalah kemiskinan secara swadaya. Carut marutnya program dan pengelolaan kemiskinan, membuat Indonesia harus segera berbenah diri. Apalagi target Indonesia pada berbagai kerjasama tingkat regional menuntut adanya kesejajaran pencapaian dan kestabilan ekonomi, yang salah satu indikatornya adalah tingkat kemiskinan. Solusi yang tepat sasaran dan tepat guna, menjadi mutlak dibutuhkan. [P1]

Sumber : http://www.innchannels.com/berita.php?id=3950