PENETAPAN UU NO. 3 TAHUN 2020 LOMPATAN KEBANGKITAN RARE EARTH ELEMENTS (REE) ATAU LOGAM TANAH JARANG (LTJ) INDONESIA

Denny Noviansyah

Pada pertengahan tahun 2020 ini, DPR dan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menetapkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Berbagai pihak yang dikutip Kompas.com (13/05/20) melihat adanya beberapa poin penting terkait UU No. 3 ini, diantaranya adalah:

-          Kewenangan pengelolaan dan perizinan Terkait penguasaan minerba. pemerintah dan DPR menyepakati bahwa penguasaan minerba diselenggarakan oleh pemerintah pusat  melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan. Selain itu, pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, penjualan dan harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batubara.

-          Perpanjangan izin operasi. Revisi UU Minerba ini menjamin adanya kelanjutan Operasi Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan Negara.

-          Peningkatan nilai tambah (hilirisasi). Revisi UU Minerba ini masih mengatur terkait dengan hilirisasi melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, khususnya untuk pemegang izin di subsektor mineral. Juga dengan kewajiban untuk membangun fasilitas pemurnian paling lambat tahun 2023. Dalam revisi ini, ada juga relaksasi ekspor produk mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu dengan jangka waktu paling lama tiga tahun sejak revisi UU ini mulai berlaku.

-          Divestasi. Dalam revisi UU Minerba, Pemerintah dan Komisi VII DPR RI telah menyepakati pengaturan terkait kebijakan divestasi saham. Pemerintah memastikan bahwa dalam peraturan pelaksanaan RUU Minerba yang akan disusun, kebijakan divestasi saham ini tidak akan menjadi hambatan bagi masuknya investasi di Indonesia. "Tentunya tetap akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

-          Pertambangan rakyat, reklamasi dan pasca tambang. Di dalam revisi UU Minerba ini, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) diberikan luasan maksimal 100 hektare dan mempunyai cadangan mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 meter

-          Revisi UU Minerba memperkuat BUMN. Diantaranya pengaturan bahwa eks WIUP dan Wilayah WIUPK dapat ditetapkan sebagai WIUPK yang penawarannya diprioritaskan kepada BUMN, serta BUMN mendapatkan prioritas dalam pembelian saham divestasi. Selain itu, dalam revisi UU minerba ini juga ada peningkatan bagian pemerintah daerah dari hasil kegiatan pertambangan, dari sebelumnya 1 persen untuk pemerintah provinsi, menjadi 1,5 persen. Revisi UU minerba ini juga diklaim akan mendorong kegiatan eksplorasi untuk penemuan deposit minerba. Yakni melalui penugasan penyelidikan dan penelitian kepada lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta serta dengan pengenaan kewajiban penyediaan Dana Ketahanan Cadangan kepada pelaku usaha.

 

Pada Penjelasan Pasal 27A, ada satu frase menarik yang juga ditetapkan Logam Tanah Jarang (LTJ) atau sering disebut dengan Rare Earths Element (REE). Lengkapnya penjelasan Pasal 27A adalah sebagai berikut:

Mineral logam termasuk Mineral logam tanah jarang.

 

Apakah LTJ atau REE itu, ?

 

Secara umum LTJ atau REE adalah kumpulan 17 unsur kimia pada tabel periodik, terutama 15 lantanida ditambah Skandium (Sc) dan yttrium (Y). 15 Unsur Lantanida, terdiri atas Lantanum (La), Cerium (Ce), Praseodium (Pr), Neodymium (Nd), Prometium (Pm), Samarium (Sm), Europium (Eu), Gadolinium (Gd), Terbium (Tb), Dysprosium (Dy), Holmium (Ho), Erbium (Er), Thulium (Tm), Ytterbium (Yb), dan utetium (Lu).

Aplikasi penggunaan LTJ atau REE ditemukan pada Produk Industri Elektronika (Serat Optik, Mobil Phone), Produk Energi Baru Terbarukan (Photopoltaic cells pada PLTS, Baterai Mobil Listrik, Magnet Permanen untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu), Produk Industri Telematika, Produk Industri Otomotive (Mobil Listrik, seperti Toyota Prius), Produk Industri Alutista, dan Industri turunan Logam lainnya.

Hilirisasi Mineral dan Batubara serta pemanfaatan LTJ di Indonesia, merupakan percepatan bahkan lompatan penyediaan bahan baku dan bahan penolong bagi berbagai Industri Strategis untuk penguatan dan pengembangan Infrastruktur Digital bagi Revolusi Industri 4.0.

Ditetapkannya UU No. 3 Tahun 2020, merupakan pondasi kuat bagi  Lompatan Kebangkitan Indonesia Emas 2045.